Elon Musk Gelontorkan Rp 15 Miliar Harian, Perlombaan Pilpres AS Makin Panas!

1pn0e5cvchj9ioeoyojmoy-arfo1ccieatcidqgu18q.workers.dev Semoga kalian selalu dikelilingi kebahagiaan ya. Di Sesi Ini saya akan mengupas informasi menarik tentang Informasi. Informasi Praktis Mengenai Informasi Elon Musk Gelontorkan Rp 15 Miliar Harian Perlombaan Pilpres AS Makin Panas Baca sampai selesai untuk pemahaman komprehensif.

Miliarder teknologi Elon Musk menggemparkan dunia politik dengan mengumumkan undian berhadiah harian senilai US$ 1 juta bagi pemilih terdaftar di negara bagian medan perang.

Musk, yang merupakan pendukung vokal mantan Presiden Donald Trump, meluncurkan petisi yang menyerukan dukungan terhadap kebebasan berbicara dan kepemilikan senjata. Pemilih yang menandatangani petisi tersebut berkesempatan memenangkan hadiah uang tunai setiap hari hingga hari pemilihan.

Namun, undian berhadiah ini mendapat sorotan hukum. Para ahli hukum pemilu memperingatkan bahwa hal ini dapat melanggar undang-undang federal yang melarang pembayaran untuk pendaftaran pemilih atau pemungutan suara.

Derek Muller, seorang ahli hukum pemilu di Sekolah Hukum Notre Dame, mengatakan, Ketika Anda membatasi hadiah hanya untuk pemilih terdaftar atau mereka yang telah memilih, di situlah muncul kekhawatiran penyuapan.

Musk membela undian berhadiah tersebut, dengan alasan bahwa hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan pendaftaran pemilih di antara para pendukung Trump. Namun, para kritikus berpendapat bahwa hal ini merupakan upaya terang-terangan untuk mempengaruhi hasil pemilu.

Dalam sebuah posting blog, Rick Becker, seorang mantan jaksa federal, menyebut undian berhadiah Musk sebagai pembelian suara yang ilegal. Ia merujuk pada buku petunjuk kejahatan pemilu Departemen Kehakiman yang secara khusus melarang penawaran lotre untuk mendorong atau memberi penghargaan atas tindakan seperti pendaftaran pemilih.

Undian berhadiah Musk telah memicu perdebatan sengit tentang batas-batas hukum dalam kampanye politik. Masih harus dilihat apakah undian tersebut akan menghadapi tantangan hukum atau tidak.

Tanggal: 21 Oktober 2024