• Default Language
  • Arabic
  • Basque
  • Bengali
  • Bulgaria
  • Catalan
  • Croatian
  • Czech
  • Chinese
  • Danish
  • Dutch
  • English (UK)
  • English (US)
  • Estonian
  • Filipino
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Hindi
  • Hungarian
  • Icelandic
  • Indonesian
  • Italian
  • Japanese
  • Kannada
  • Korean
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Malay
  • Norwegian
  • Polish
  • Portugal
  • Romanian
  • Russian
  • Serbian
  • Taiwan
  • Slovak
  • Slovenian
  • liish
  • Swahili
  • Swedish
  • Tamil
  • Thailand
  • Ukrainian
  • Urdu
  • Vietnamese
  • Welsh
Hari

Your cart

Price
SUBTOTAL:
Rp.0

Pajak Ditanggung Negara: Berkah bagi Si Kaya, Beban bagi Si Miskin

img

1pn0e5cvchj9ioeoyojmoy-arfo1ccieatcidqgu18q.workers.dev Selamat berjumpa kembali di blog ini. Pada Edisi Ini mari kita telusuri News yang sedang hangat diperbincangkan. Artikel Terkait News Pajak Ditanggung Negara Berkah bagi Si Kaya Beban bagi Si Miskin Baca sampai selesai agar pemahaman Anda maksimal.

Insentif Pajak: Menguntungkan Masyarakat Mampu atau Tidak?

Kebijakan keringanan pajak melalui skema Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian properti dan kendaraan listrik menuai pro dan kontra. Ada yang berpendapat bahwa insentif ini hanya menguntungkan masyarakat mampu.

Di sektor properti, DTP PPN hanya dapat dinikmati oleh kelompok menengah ke atas yang memiliki kemampuan finansial lebih baik. Sementara itu, insentif PPnBM kendaraan listrik dinilai sebagai langkah strategis untuk mendorong penggunaan energi bersih, namun juga cenderung menguntungkan kelompok masyarakat yang sudah mampu berinvestasi di sektor tersebut.

Pemerintah perlu mempertimbangkan penundaan penaikan PPN menjadi 12% hingga kondisi ekonomi lebih kondusif. Kenaikan PPN akan memengaruhi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh seluruh masyarakat, terutama kalangan bawah.

Insentif PPN DTP dan PPnBM kendaraan listrik memang dapat mendorong konsumsi di sektor tertentu, namun manfaatnya terbatas bagi kalangan menengah ke atas. Kebijakan ini perlu dikaji ulang agar insentif yang diberikan lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang terdampak penurunan daya beli.

Pemerintah juga perlu memperluas insentif PPnBM kendaraan listrik dengan sasaran kelas menengah ke bawah. Selain itu, pemerintah terus menaikkan anggaran ketahanan pangan tiap tahunnya untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga.

© Copyright 2024 - Bilik Suara
Added Successfully

Type above and press Enter to search.

Tutup Ads