Pengawasan BBM Subsidi di Papua Pegunungan: BPH Migas dan Pemprov Bergandengan Tangan

1pn0e5cvchj9ioeoyojmoy-arfo1ccieatcidqgu18q.workers.dev Assalamualaikum semoga kita selalu berbuat baik. Detik Ini saya ingin menjelaskan lebih dalam tentang Informasi. Artikel Ini Mengeksplorasi Informasi Pengawasan BBM Subsidi di Papua Pegunungan BPH Migas dan Pemprov Bergandengan Tangan Lanjutkan membaca untuk mendapatkan informasi seutuhnya.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) untuk mengendalikan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) kepada konsumen pengguna.

Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menekankan pentingnya kerja sama ini untuk memastikan penyaluran JBT dan JBKP tepat sasaran. BPH Migas membutuhkan dukungan dan kerja sama dalam melakukan Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Penyaluran JBT dan JBKP pada Konsumen Pengguna di Provinsi Papua Pegunungan, ujarnya.

Pelaksana Harian (Plh) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Lukas Kossay, mengapresiasi PKS ini. Ia berharap PKS ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah.

PKS ini mencakup dukungan dalam penerbitan Surat Rekomendasi berbasis aplikasi XStar, pengendalian penyaluran JBT dan JBKP sesuai alokasi volume, dan pengawasan penyaluran JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan.

Erika menambahkan, PKS ini merupakan PKS ke-16 yang telah ditandatangani BPH Migas dengan pemerintah daerah. Kami harap Perjanjian Kerja Sama ini dapat diimplementasikan dan berjalan dengan baik sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama, ujarnya.

Lukas Kossay juga menyampaikan terima kasih kepada BPH Migas atas kolaborasi dalam memberikan subsidi BBM. Kami sangat berterima kasih kepada BPH Migas, untuk berkolaborasi dengan kami dalam memberikan subsidi BBM, tuturnya.

Penandatanganan PKS ini dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas, Direktur BBM BPH Migas, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Pegunungan, dan Plh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Pegunungan.

(30 November 2024)